Bandar Lampung, Forbidlampung.id– Wali Kota Bandar Lampung, Eva dwiana, menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam rangka membentuk satuan tugas (satgas) mitigasi dan pengendalian banjir. Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu, 30 April 2025, dan bertempat di ruang rapat utama Gubernur Lampung.
Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah darurat menghadapi bencana hidrometeorologi yang akhir-akhir ini melanda wilayah Lampung.
Rapat juga diikuti oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, dan Sekda Lampung Selatan. Instansi vertikal seperti Danrem, Kepolisian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) juga turut hadir mendukung upaya kolaborasi ini.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menangani banjir secara menyeluruh. “Kita akan melakukan kolaborasi bersama pemerintah kota, Lampung Selatan, Pesawaran, instansi vertikal, Danrem, Kepolisian, BBWS, BPJN, dan lainnya,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menyampaikan bahwa hasil rapat menyepakati pembentukan Satgas Mitigasi dan Pengendalian Bencana yang akan mulai aktif pada Senin, 5 Mei 2025.Tugas utama satgas ini mencakup pengerukan saluran air yang mengalami penyempitan agar kembali ke ukuran semula. Selain itu, dilakukan reboisasi di tiga bukit bekas tambang ilegal di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi risiko banjir dari wilayah hulu.
Gubernur Mirza menekankan bahwa banjir yang terjadi bukan hanya karena kesalahan pemerintah atau masyarakat, melainkan kesalahan kolektif yang harus diselesaikan bersama.Dalam rapat tersebut juga ditemukan titik-titik penyebab banjir di berbagai wilayah.
Mirza meminta Wali Kota Bandar Lampung untuk segera menertibkan saluran air yang semula selebar dua meter namun kini menyempit menjadi hanya 30 cm. Ia juga meminta warga yang tinggal di sekitar saluran air untuk segera dipindahkan melalui pendekatan sosialisasi.
Gubernur mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah bekerja keras mengatasi persoalan banjir di wilayahnya. Tak hanya itu ia juga menyoroti kondisi di Pringsewu dan Lampung Selatan, di mana terdapat sejumlah tanggul yang jebol.
“Tercatat sebanyak 29 tanggul jebol di Lampung Selatan yang memperburuk dampak banjir di wilayah tersebut. Sementara di Pesawaran, ditemukan adanya penggundulan hutan yang menyebabkan daerah tersebut menjadi rentan banjir,” ungkapnya.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penertiban bangunan liar di atas saluran air sejak beberapa bulan lalu. Serta telah dilakukan penertiban itu kini memiliki dukungan penuh dari pemerintah provinsi, sehingga akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.
“Penertiban sudah kita lakukan dari sebulan lalu dan InsyaAllah kalau Pak Gubernur sudah menginstruksikan, walaupun ada warga yang agak keras nanti camat akan turun kembali,” ujarnya.
Eva menyebutkan bahwa terdapat sekitar 400 bangunan liar di atas aliran air dan sebanyak 30 di antaranya telah ditertibkan. Ia juga mengatakan bahwa setelah penertiban, drainase diperbaiki dan dirapikan agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
