JAKARTA, (FL) — Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menyuarakan aspirasi petani singkong dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Fatikhatul, yang juga anggota Komisi II DPRD Lampung, menegaskan bahwa Fraksi PKB konsisten mendorong penghentian impor tepung tapioka dan penetapan harga singkong yang adil bagi petani lokal.
“Kebijakan ini penting untuk melindungi petani dan memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah harus hadir secara utuh dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata Fatikhatul dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan, perbaikan ekosistem pertanian singkong memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, mendorong pengembangan industri berbasis hasil lokal, serta mengurangi ketergantungan pada impor tapioka.
“Dukungan terhadap petani singkong merupakan bagian dari upaya menuju kemandirian pangan nasional,” ujar Fatikhatul. Ia juga mendorong pemerintah pusat merumuskan kebijakan perlindungan petani yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam RDPU tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal hadir bersama tujuh bupati dari kabupaten sentra produksi singkong. Gubernur mengusulkan pemberlakuan Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tapioka untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri singkong nasional.
Menurut Rahmat, Lampung memproduksi hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan. Namun, data nasional menunjukkan masih adanya impor tapioka dengan alasan defisit pasokan.
“Kenapa masih harus impor? Disebut defisit 1 juta ton, tapi data dari pelaku industri menunjukkan adanya selisih 1,5 hingga 2 juta ton yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),” jelas Gubernur. Ia menambahkan, pemerintah pusat sebaiknya menetapkan Lartas atau minimal mengenakan bea masuk atas impor tapioka untuk menciptakan persaingan yang adil bagi petani dan pelaku industri dalam negeri.
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, menyambut baik kehadiran rombongan Pemerintah Provinsi Lampung. “Kehadiran Gubernur dan para bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung serius memperjuangkan singkong sebagai komoditas strategis nasional,” ujarnya.
(*)
