BANDAR LAMPUNG, (FL) — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat.
“Pembentukan tim tersebut sangat urgen, mengingat konflik agraria di Lampung sudah berlangsung lama dan tersebar di berbagai wilayah. Beberapa kasus mencuat, misalnya sengketa warga di Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung, yang melibatkan PT KAI, serta konflik lahan perkebunan di Lampung Tengah,” kata Munir, Rabu, (24/9/2025).
Rencana pembentukan tim ini disampaikan bertepatan dengan aksi ribuan petani yang berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di kantor Pemprov Lampung. Keberadaan tim diharapkan dapat mempersingkat penyelesaian konflik tanpa harus berhadapan dengan mekanisme birokrasi yang rumit.
Dalam aksi tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sempat berdialog dengan massa. Ia menjelaskan bahwa tim akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemprov, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD Lampung, stakeholder terkait, hingga perwakilan masyarakat, khususnya petani dan buruh.
Munir menilai, keterlibatan banyak pihak menjadi terobosan penting dalam mencari solusi konflik agraria yang berlarut-larut.
“Tanpa fasilitasi yang melibatkan banyak pihak, konflik berpotensi semakin tajam dan memunculkan ketidakadilan bagi petani,” ujarnya.
Selain soal penyelesaian sengketa, Munir juga menekankan pentingnya menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. “Mayoritas masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari hasil bumi. Karena itu, sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata,” kata anggota DPRD dari Fraksi PKB tersebut.
Ia memastikan DPRD Lampung akan berperan aktif dalam tim tersebut. “Aspirasi petani tidak hanya disalurkan, tetapi juga harus direspons secara konkret demi terciptanya keadilan agraria di Provinsi Lampung. Produksi pertanian Lampung harus dikawal, dari aspek produksi hingga pemasaran, agar mampu bersaing di skala nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
(*)
