BANDAR LAMPUNG,(FL) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengingatkan bahwa standarisasi dan penguatan sistem tata kelola di tingkat dapur menjadi kunci agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai tujuan, khususnya dalam memastikan pemenuhan standar gizi anak sebagai penerima manfaat.
Ia menegaskan setiap dapur MBG wajib memiliki struktur pengelolaan yang jelas, mulai dari tenaga gizi, kepala dapur, hingga penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi. Keberadaan unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan menu yang disajikan telah memenuhi ketentuan sebelum didistribusikan.
“Pengawasan internal harus berjalan. Tenaga gizi punya peran penting memastikan menu sesuai standar yang ditetapkan,” ujarnya dalam pernyataan di Bandarlampung, Jumat.
Menurut Mikdar, standarisasi tidak hanya mencakup komposisi menu, tetapi juga proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas serta keamanan konsumsi bagi anak-anak.
Ia juga meminta tim pengawas yang dibentuk pemerintah lebih aktif melakukan pemantauan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak secara berkala.
“Tujuannya agar dapur-dapur benar-benar mengikuti standar. Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan disiplin dan kualitas layanan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti dinamika harga bahan pangan, aspek kualitas tidak boleh diabaikan. Program MBG, kata dia, harus tetap berorientasi pada peningkatan gizi, pencegahan stunting, serta pembentukan generasi sehat.
DPRD Lampung berharap penguatan standar operasional dan pengawasan dapat memastikan program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
(*)
