BANDARLAMPUNG,(FL) — Kostiana mengimbau Pemerintah Kota Bandar Lampung segera melakukan pembenahan infrastruktur, khususnya sistem drainase, guna meminimalisasi banjir yang kerap melanda ibu kota provinsi tersebut.
Dalam keterangannya di Bandar Lampung, Sabtu, Kostiana menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa terus berulang tanpa langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menilai perbaikan drainase menjadi kebutuhan mendesak mengingat intensitas genangan yang semakin meluas setiap musim hujan.
“Perbaikan infrastruktur, terutama drainase, harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin Bandar Lampung terus menjadi langganan banjir,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperhatikan kondisi ibu kota provinsi agar ke depan lebih siap menghadapi potensi bencana. Menurut dia, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Bandar Lampung seharusnya memiliki sistem pengendalian banjir yang memadai.
Kostiana turut menyinggung rencana kolaborasi penanganan banjir lintas wilayah antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Pesawaran yang sempat dibahas pada tahun lalu. Namun hingga kini, program tersebut belum terealisasi.
“Jika kolaborasi itu berjalan, tentu akan sangat membantu mengurangi potensi banjir di Bandar Lampung,” katanya.
Dalam masa reses yang tengah berlangsung, Kostiana juga menyoroti minimnya kehadiran aparatur wilayah seperti lurah, camat, hingga ketua lingkungan. Padahal, forum reses dinilai penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Ia mengungkapkan, dari 11 titik reses yang dijadwalkan, hanya satu lurah yang hadir. Bahkan, dari satu lingkungan yang memiliki sekitar 15 RT, tidak satu pun perwakilan RT yang datang.
“Padahal kami turun ke masyarakat untuk membantu pemerintah kota mencari solusi. Banyak keluhan warga yang kami terima, terutama terkait banjir akibat drainase tidak memadai dan gorong-gorong yang sempit,” ujarnya.
Menurut dia, kehadiran aparatur wilayah sangat krusial agar koordinasi tindak lanjut aspirasi dapat dilakukan secara cepat, termasuk memastikan apakah usulan masyarakat telah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau belum.
“Kalau pamong wilayah hadir, mereka bisa langsung mengetahui tindak lanjut usulan masyarakat, termasuk soal banjir,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Kostiana juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung pada Jumat malam, 6 Maret.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung, sedikitnya 38 titik di Bandar Lampung terdampak banjir. Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia dan satu orang lainnya dilaporkan hilang terbawa arus.
“Kami turut berduka cita atas musibah ini. Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terus berulang di masa mendatang,” ujar Kostiana.
(*)
