BANTEN,(FL) – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).
Kehadiran Ketua DPRD Lampung tersebut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda. Partisipasi pimpinan DPRD ini menjadi bentuk dukungan terhadap peran strategis pers sebagai pilar demokrasi serta mitra pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, para gubernur, ketua DPRD provinsi, kepala daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga negara, serta ribuan insan pers dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pers yang profesional, sehat, dan bertanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa. Ia juga menyebut peran pers sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Puncak HPN 2026 yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.
“Hari Pers Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mendorong para wartawan untuk terus meningkatkan profesionalisme serta berpartisipasi aktif dalam setiap agenda Hari Pers Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Tahun 2027 di Provinsi Lampung. Dukungan tersebut menjadi wujud komitmen daerah dalam mendorong kemajuan insan pers nasional.
Puncak peringatan HPN 2026 di Provinsi Banten diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.
(*)
