BANDARLAMPUNG,(FL) — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Yusnadi mengingatkan pentingnya penguatan sistem peringatan dini bencana untuk mencegah terulangnya banjir yang melanda Bandar Lampung pada Jumat, (6/3/2026).
Menurut dia, peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera membenahi kelemahan infrastruktur perkotaan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
Yusnadi menilai persoalan utama yang kerap memicu banjir di wilayah perkotaan adalah kondisi drainase yang tidak memadai serta minimnya perawatan rutin. Akibatnya, genangan air dengan mudah terjadi setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota.
“Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras. Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi dalam keterangannya, Senin, (9/3/2026).
Selain pembenahan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini berbasis digital di kawasan rawan banjir. Menurutnya, integrasi data seperti curah hujan, volume air sungai, hingga pasang surut air laut perlu dilakukan agar informasi yang diterima masyarakat lebih akurat dan cepat.
Yusnadi meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera mengembangkan sistem yang terintegrasi tersebut guna meminimalkan dampak kerugian yang dialami warga saat bencana terjadi.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data ke dalam sistem peringatan dini. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi banjir dan risiko kerugian bisa ditekan,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang dinilai memperparah banjir di sejumlah kawasan, seperti Sumur Putri dan Rajabasa. Ia menegaskan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
Menurut Yusnadi, upaya reboisasi dan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah hulu harus menjadi prioritas sebagai langkah jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.
“Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi langkah penting untuk menekan potensi banjir di masa mendatang,” ujarnya.
(*)
